struktur organisasi badan pertanahan nasional. go. struktur organisasi badan pertanahan nasional

 
gostruktur organisasi badan pertanahan nasional  tanah adalah Badan Pertanahan Nasional yang memiliki instansi vertikal di daerah yaitu

Judul. beranda » struktur organisasi. This journal publishes original articles, reviews, and also interesting case reports. CILACAP – Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap kini menempati gedung baru. Perpres ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, kantor wilayah dan kantor pertanahan, kepegawaian, tata kerja, dan pendanaan pada BPN. Berlaku. pejabat pembuat akta tanah (ppat) kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional kantor pertanahan kota mataram periode september 2019 s/d februari 2020. Menjadi Perguruan Tinggi Kedinasan yang Unggul dan Terkemuka pada tahun 2025 dalam Mengemban Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pembinaan Karakter Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. U. STPN merupakan pendidikan tinggi yang telah cukup lama hadir di Indonesia dan telah. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 33, Pasal 48, Pasal 63, Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan. Praktikan di tempatkan pada bagian Urusan Umum dan Kepegawaian karena sesuai konsentrasi yang diambil yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. com - Kecamatan dan camat memiliki eksistensi tersendiri dalam perjalanan sejarah Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini. 27 a) Kepala Kantor Pertanahan mempunyai tugas : 1. Semboyan BPN-RI adalah : . Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;. Penipuan Surat Perintah Perjalanan Dinas. Email: [email protected]Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 694);. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembentukan badan bank tanah dilakukan melalui penandatangan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah. Gedung tersebut dibangun di atas lahan bangunan lama yang berlokasi di Jl. Profil Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung. XXII Juni 2010 ISSN 0215. Sekretaris Jenderal 17 3. Dahlia, Bugis, Kota Samarinda - 75242. Adapun fungsi BPN tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024, mengemban 3 (tiga) sasaran strategis yakni,. ketua merangkap. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa“. id. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 2005, Pengaruh. [1] [2]organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional. T. dengan struktur organisasi, tata kerja dan tugas fungsi kelembagaan. “Kami targetkan delapan konflik pertanahan tahun ini. Dalam melaksanakan tugas, BPN menyelenggarakan fungsi: 1. a. 63 Tahun 2013) Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara. bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah. Untuk mengetahui pentingnya disiplin kerja pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota tomohon 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara / Kantor Pertanahan Kota Medan. id. Pertanahan Nasional (BPN) ditandai dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proyek komputerisasi sistem layanan pertanahan pada tahun 1997 (Kementerian ATR/BPN, 2015a). perseorangan dan badan hukum swasta, badan hukum sosial/keagamaan; 25. pelayanan, perbaikan struktur organisasi, pembuatan dan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia | Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan. Organisasi. Pada periode ini Badan Pertanahan Nasional beberapa kali mengalami perubahan struktur organisasi. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENINJAUAN. Nur Rasyid. kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya; c. Sedangkan untuk kegiatan pemeliharaan aset properti eks BPPN tersebut, anggaran yang diterima Kanwil DJKN Jawa Timur juga sangat tidak memadai. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Sisingamangaraja No. BPN merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden RI. menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional. 18 Desember 2020 5448 78 Print. Pelaksanaan pengelolaan pertanahan sehari-harinya dilaksanakan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. Permen Agraria/Kepala BPN No. Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik. . penjabaran visi dan misi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan tugas itu, Perpres Nomor 48 Tahun 2020 mengatur, BPN menyelenggarakan sebanyak 12 fungsi. 150 Temanggung. Dalam rangka mendukung dan memajukan organisasi, Kementerian ATR/BPN melaksanakan rekrutmen Pegawai Pemerintah Non Pegawai. Berita Terbaru Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang2. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugasnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dibantu oleh Sekretariat Utama, Staf Ahli, dan Inspektur Utama, dan 9 Deputi. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Daftar Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sekilas Makna Logo Kementerian Visi & Misi Profil Menteri Agraria Profil Wakil Menteri Agraria Profil Pejabat Struktur Organisasi Website Daerah / Unit Esselon 1 Statistik Pegawai Peta . Unduh. AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - STRUKTUR. Berikut enam aplikasi layanan pertanahan Kementerian ATR/BPN yang bisa Anda manfaatkan: 1. Badan Pusat Statistik (BPS) 20. Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Peraturan Bersama Nomor 186/PMK. Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berisi dokumenSalah satu upaya pengamanan aset negara adalah melalui pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah. Tentang. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);. 1. Dev. Peraturan Menteri Agraria dan. Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985); pertanahan. LPNK adalah lembaga negara yang dibentuk. dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; b. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman juga mengapresiasi kinerja pertanahan dari Kanwil BPN Jateng. Ke depan, mestilah dirancang agar BPN bersatu dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Dirjen Planologi Kehutanan. STATUS PERATURAN. Lambang Negara adalah simbol. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21); 11. Sentuh Tanahku. v ABSTRAK RISYE JULIANTI, NIM 11150480000011, “PERAN KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL MENGENAI HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DI KOTA JAKARTA UTARA”. Struktur ini merupakan struktur organisasi BPN RI Pusat sedangkan untuk Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) yang menjadi ujung tombak pelayanan pertanahan di BPN RI memiliki struktur organisasi seperti gambar 4. Judul. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Mencabut : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, umumnya disingkat Wamen ATR adalah pembantu Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia. Menimbang: bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; Berita-berita dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Dalam kunjungan kerja tersebut selain bersilahturahmi Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang Barat juga menyerahkan Sertifikasi tanah embung yaitu sertifikasi tanah embung aset Danau Situ Embung (DSE) BBWS Mesuji Sekampung sampai dengan tahun 2014. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Tahun Akademik 2023/2024. 1, BN 2018/ No. BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Sekjen Kemhan Pimpin Sertijab Kepala Pusat Kelaikan Kemhan. DEPUTI BIDANG PERENCANAAN DAN PERTANAHAN; 19: Direktur Perencanaan Makro: Dr. Struktur Organisasi. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar Badan Pertanahan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pertanahan Nasional; 1. 2 Struktur Organisasi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang Badan Pertanahan. com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah resmi membentuk badan bank tanah. T. 2023-09-28. Surveyor. Struktur Organisasi; Rencana Strategis; Laporan Kinerja; Profil SDM; Lokasi Kantor; Publikasi; Perpustakaan; Jurnal Pertanahan; KMS; FAQ . Gabriel Triwibawa, M. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1989 dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan, nampak jelas bahwa tidak terdapat struktur organisasi yang menunjukkan bagian kearsipan,. 01 September 2020. Facebook: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan 2. 1 diatas, BPN Kabupaten Sragen mempunyai. Shalawat dan salam yang senantiasa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. C. rakyat. Sentuh Tanahku. Badan Pertanahan Nasional 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);. Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan. PTSL, Daftar PPAT, Website Kementerian Daerah, Layanan Pertanahanan surat@atrbpn. Pasal 1 Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Agraria, Peraturan. Tugas dan Fungsi. Namun lebih mendasar adalah Keputusan PresidenKementerian ATRBPN adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bertugas dalam mengelola urusan pertanahan di Indonesia. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) adalah sebuah perguruan tinggi kedinasan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 1 BAB I PANDAHULUAN A. 3. Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Visi. E. Penggabungan struktur ini diikuti dengan uraian tugas dan fungsi kelembagaan Kementerian. Sebagaimana fungsinya, struktur organisasi kementerian juga terbagi berdasarkan pasal 5 UU Nomor 39 Tahun 2008. hukum suatu hak atas tanah. 5. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penyusunan rencana, program, dan pengangguran dalam rangka. go. T. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985); 6. Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali, Bapak Sugeng dan Bapak Saputro selaku pegawai Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Peta Bidang Tanah. dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan. Pasal 58. program strategis pertanahan dan kegiatan pertanahan; 3. E. go. Baca Selengkapnya. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparatur Muda di lingkungan Kementerian ATR/BPN dapat dilaksanakan dengan Pendidikan formal. id Website:. Pejabat pertama. 10, Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, nomor telepon. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan. Berikut enam aplikasi layanan pertanahan Kementerian ATR/BPN yang bisa Anda manfaatkan: 1. 1 D. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Presiden Nomor 10 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012. JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. Penipuan Undangan Workshop Pendukung Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2019. BPN awal terbentuknya, didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional,Badan Pertanahan Nasional. Publikasi Digital Info Grafis Integrasi Data BPHTB; Maklumat Pelayanan. Organisasi Kanwil Badan Pertan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas Dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Keputusan presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengubah struktur organisasi eselon satu di Badan Pertanahan Nasional. 23 ulasan Jl. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung. PermenATR/KepalaBPN Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah. Pasal 5. 89 7. idDokumen PDF ini berisi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021. PartisipasiKu!Senin, 25 September 2023. 2. Tentang Kami. LOGIN. Definisi dan Dasar Hukum Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional atau disingkat BPN, merupakan suatu. Peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan dan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bogor - Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan Pesantren yang digencarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. Mendengarkan, Melihat, Mengerti, Menghayati dan Melaksanakan apa yang diinginkan Pengguna Layanan; Memberikan Kenyamanan dan Keamanan Kepada Pengguna Layanan; Memberikan Pelayanan sesuai. Hal ini berarti setiap hak. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang. Status dinaikkan menjadi Kepala Badan Pertanahan Nasional (1987 – 1993) 9: Soni Harsono: Pembangunan VI: 17 Maret 1993: 14 Maret 1998: 10: Ary Mardjono: Pembangunan VII: 14 Maret 1998: 21 Mei 1998: 11 Hasan Basri Durin: Reformasi Pembangunan: 23 Mei 1998 20 Oktober 1999 Status diturunkan menjadi Kepala Badan Pertanahan Nasional. 076 pengikut di LinkedIn. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan. 14, Gn. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dijabat oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI; Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan. com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah resmi membentuk badan bank tanah. Artikel. organisasi kelembagaan Badan Pertanahan Nasional. Website Kementerian Agraria / Badan Pertanahan Nasional. Sesuai Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ATR/BPN Satu Tahun Kepimpinan Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni.